Harapan Wapres Ma’ruf Amin kepada Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango: Kita Harapkan Bekerja Lebih Baik

Diposting pada

SUARASRAGEN.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan sebelumnya dijabat Firli Bahuri akhirnya diserahkan untuk sementara waktu kepada Nawawi Pomolango. Keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melanjutkan kerja pemberantasan korupsi di dalam Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin berharap Ketua KPK sementara itu bisa saja bekerja lebih banyak baik lagi dibandingkan sebelumnya.

“Kita harapkan bahwa pengganti (Firli Bahuri) ini supaya bekerja lebih banyak baik-lah. Supaya penegakan hukumnya supaya lebih tinggi ditingkatkan lagi,” katanya seperti dikutip Antara, Sabtu (25/11/2023).

Dengan penunjukan tersebut, Ma’ruf sangat berharap kredibilitas penanganan korupsi dan juga hukum mampu terus dibenahi lagi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai lembaga-lembaga penegak hukum kita itu kemudian kredibilitas-nya turun sehingga perlu dibenahi,” katanya menambahkan.

Selain menyoroti KPK, Ma’ruf Amin juga menyoroti Mahkamah Konstitusi (MK) yang beberapa waktu lalu mengganti ketuanya. Ia mengemukakan bahwa KPK serta MK sekarang ini miliki pekerjaan besar untuk menjaga marwah setelah dihantam berbagai kasus yang tersebut menyita perhatian publik.

“Kita memang harus bagaimana menghasilkan MK lebih tinggi bermarwah, bagaimana KPK juga lebih besar bermarwah. Itu pekerjaan besar yang dimaksud kita hadapi sekarang,” kata Wapres Ma’ruf saat dimintai tanggapan pada sela kegiatannya di area Bratislava, Slovakia, Sabtu siang waktu setempat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan Suhartoyo sebagai ketua, menggantikan Anwar Usman.

Pergeseran jabatan ketua MK yang disebut setelah Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi berat kepada Anwar Usman dalam putusan MK No 90/PPU-XXI/2023 yang dianggap sebagai karpet merah untuk Gibran maju menjadi calon duta presiden.

Sedangkan Firli Bahuri resmi ‘dicopot’ Presiden Jokowi lantaran telah lama ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Dua kasus yang menjadikan kedua lembaga yang berada pada titik turun terhadap lembaga yudikatif yang tersebut selama ini menjadi harapan bagi rakyat dalam penegakan hukum di area Indonesia.

SUMBER SUARA.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *