Kemenkumham ajak timses ciptakan pemilihan umum ramah HAM

Diposting pada

suarasragen.com –

Jakarta – Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM, mengajak seluruh tim sukses (timses) peserta pemilihan umum 2024 bergabung menciptakan pesta demokrasi yang ramah HAM.

Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra pada Jakarta, Jumat, mengatakan ajakan hal itu merupakan upaya lebih banyak besar lanjut dari pertemuan antara pihaknya dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa waktu lalu.

"Kami ingin bertemu dengan timses untuk bersama-sama ayo kita melakukan suatu komunikasi, agar pilpres itu dapat dilaksanakan dengan jurdil (jujur serta adil) serta tentunya human rights friendly," kata Dhahana ditemui usai dialog media dalam Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat.

Dhahana menjelaskan saat ini Ditjen HAM sedang menggodok kriteria pilpres yang mana dimaksud ramah HAM. Namun demikian, dia menekankan bahwa salah satu kriteria utamanya adalah pilpres bukan diwarnai narasi saling menghina maupun ujaran kebencian.

"Kami sedang diskusi terkait pakem-pakem hak asasi manusia, tentunya menjadi perhatian tak ada ada hate speech. Menghormatilah hak masing-masing, baik yang digunakan dimaksud peserta maupun juga sebagai calon," ucapnya.

Menurut Dhahana, apabila pemilihan umum terbebas dari dua hal itu, maka demokrasi akan semakin indah. Oleh oleh sebab itu itu, pihaknya sudah pernah membangun komunikasi dengan timses bakal calon peserta pilpres 2024 lalu siap menggugah seluruh pihak untuk menciptakan pemilihan umum ramah HAM.

"Indonesia besar, Indonesia punya budaya cukup banyak, agama cukup banyak. Mari kita jaga itu dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang digunakan itu menjadi fokus kami," katanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan anggota KPU RI dalam Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2023, dilaksanakan pembahas mengenai upaya menjaga pilpres 2024 dapat berjalan dengan aman serta lancar.

"Kami merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu serta menciptakan suatu pelaksanaan pilpres yang mana damai, sejuk, lalu juga bisa jadi cuma menerapkan nilai-nilai Pancasila,” kata Dhahana dalam dalam Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/10).

Ditjen HAM mempunyai peran konkret dalam menangani isu terkait diskriminasi HAM, katanya, terutama mendekati pesta demokrasi.

Menurut Dhahana, pertemuan dengan anggota KPU RI itu penting untuk mencegah pelanggaran perlindungan HAM saat pemilihan umum 2024, sebab ujaran kebencian dalam area media sosial dapat beredar dengan sangat cepat.

"Apalagi tahun urusan kebijakan pemerintah serta juga akan dilaksanakan proses pemilu. Itulah yang dimaksud kami jaga bahwa koridor negara Indonesia serta juga nilai Pancasila harus dijunjung tinggi," ujarnya.

SUMBER Antaranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *