KY terima 1.592 laporan terkait kode etik hakim sampai kuartal 2023 

Diposting pada

suarasragen.com –

Kasus perdata lalu tipikor termasuk jenis perkara yang mana dimaksud sering diminta untuk dipantau.

Jakarta – Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.592 laporan penduduk kemudian juga 1.062 surat tembusan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik juga Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta permohonan pemantauan persidangan sepanjang Januari hingga September 2023.

"Terhitung mulai Januari 2023 hingga September 2023, laporan warga yang yang disebut masuk ke KY sebanyak 2.654," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim serta Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers dalam area Kantor KY, Jakarta, Jumat.

Perkara perdata masih mendominasi laporan yang digunakan dimaksud masuk ke KY, yakni sebanyak 844 laporan, kemudian laporan terkait dengan perkara pidana berjumlah 397 laporan.

Berdasarkan lokasi, laporan terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 313 laporan, Provinsi Jawa Timur 167 laporan, juga Provinsi Jawa Barat sebanyak 138 laporan.

Disebutkan pula bahwa peradilan umum menjadi badan peradilan yang mana mana paling banyak dilaporkan rakyat ke KY dengan 1.167 laporan, disusul dengan Mahkamah Agung sebanyak 129 laporan, kemudian peradilan agama sebanyak 93 laporan.

Selain itu, KY menerima 468 permohonan pemantauan persidangan yang digunakan mana berasal dari laporan masyarakat. KY juga melakukan 184 pemantauan peradilan berdasarkan inisiatif KY.

"Kasus perdata serta tipikor termasuk jenis perkara yang digunakan sering diminta untuk dipantau," tambah Joko.

Sebagaitindak lanjut permohonan pemantauan, sebanyak 151 permohonan tak dapat dilakukan, 270 permohonan pemantauan persidangan dapat dilakukan, serta 227 permohonan masih dalam tahap analisis, serta 4 permohonan dilimpahkan ke bagian advokasi hakim, investigasi, atau Bawas MA.

KY juga memantau beberapa kasus yang tersebut dimaksud menarik perhatian publik, misalnya kasus Tipikor Rektor Unila, kasus kerusuhan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan, kemudian permohonan peninjauan kembali Agus Harimurti Yudhoyono melawan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Di samping itu, KY juga memantau kasus upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan perkara penundaan pemilu.

SUMBER Antaranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *