Pemerintah optimalkan pengendalian air tanah untuk keberlanjutan

Diposting pada
Dengan pengendalian penggunaannya, air tanah ini masih memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan seperti mencegah terjadinya penurunan tanah atau amblesan tanah juga intrusi air laut

SUARASRAGEN.COM – Jakarta – Pemerintah mengoptimalkan pengendalian penyelenggaraan air tanah sebagai upaya menjaga sumber daya alam hal yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai keperluan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah pernah lama mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang mana mana regulasi hal itu bertujuan untuk menjaga agar air tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai keperluan.

"Dengan pengendalian penggunaannya, air tanah ini masih miliki fungsi untuk menjaga lingkungan seperti mencegah terjadinya penurunan tanah atau amblesan tanah serta juga intrusi air laut," ujarnya dalam keterangannya dalam Jakarta, Jumat.

Menurut Wafid, upaya pengendalian air tanah harus dilakukan, sehingga memungkinkan terjadinya proses pemulihan muka air tanah juga pelandaian laju penurunan muka tanah.

"Kedua hal yang tersebut disebut merupakan indikasi keberhasilan pengelolaan air tanah," jelasnya.

Ia menunjukkan pada cekungan air tanah di dalam tempat Jakarta sudah pernah diimplementasikan upaya pemantauan air tanah serta penurunan tanah sejak 2014 melalui pendirian Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), yang mana hal itu merupakan UPT di area tempat bawah Pusat Air Tanah dan juga juga Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM.

Pemantauan air tanah diimplementasikan pada 220 lokasi tiap tahun baik pada sumur pantau, sumur produksi, maupun sumur gali, dalam bentuk kegiatan pengukuran muka air tanah lalu analisis sifat fisika lalu kimia air tanah.

Salah satu tujuan kegiatan pemantauan air tanah adalah untuk evaluasi pengendalian pengambilan air tanah sebagai bagian dalam pemberian izin pengusahaan air tanah yang digunakan dituangkan dalam bentuk Peta Zona Konservasi Air Tanah.

Wafid menuturkan pengukuran selama periode 2015-2022 di dalam area wilayah cekungan air tanah dalam Jakarta yang dimaksud disebut menunjukkan laju penurunan tanah antara 0,04 hingga 6,30 cm per tahun.

Hal itu menunjukkan adanya pelandaian penurunan tanah dibandingkan pada 1997 hingga 2005, yang tersebut mana mana laju penurunan tanah antara 1-10 cm per tahun hingga 15-20 cm per tahun.

"Pelandaian penurunan muka tanah juga teramati pada sumur pantau manual pada lokasi kantor Balai Konservasi Air Tanah, Jakarta Utara," imbuhnya.

Pengendalian pemanfaatan air tanah adalah salah satu yang tersebut mendasari lahirnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 itu.

Namun, Wafid kembali menegaskan bahwa masyarakat (rumah tangga), yang dimaksud wajib berizin adalah rumah tangga dengan pemakaian air tanah lebih besar lanjut dari 100 m3 per bulan.

"Jangan khawatir, sebagian besar rumah tangga di tempat dalam Indonesia tidaklah ada memerlukan izin (penggunaan air tanah), akibat pemakaiannya rata-rata belaka 20-30 m3 per bulannya atau terpencil di area tempat bawah 100 m3 per bulan. Air sebanyak 100 m3 itu setara dengan 200 kali pengisian tandon air dengan volume 500 liter atau setara dengan pengisian 5.000 galon volume 20 liter," katanya.

 

SUMBER AntaraNews.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *